Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik berperan strategis dalam memastikan undang-undang yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial, persatuan, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam proses legislasi, baik melalui perumusan kebijakan maupun penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut sering menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan elit, dan minimnya partisipasi publik, yang mengakibatkan produk legislasi tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi solusi penting untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan berlandaskan prinsip negara hukum demokratis dan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Partai Politik, Undang-Undang, Pancasila, Negara Hukum, Demokrasi.