Latar Belakang Tesis ini berangkat dari bahwa pada dasarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang bertujuan membantu debitur merestrukturisasi utangnya dan melindungi kreditor agar mendapatkan pelunasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi PKPU seringkali menghadapi kendala, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses verifikasi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor dalam hal ini. Rumusan Masalah tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses PKPU? (2) Apa kelemahan-kelemahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses PKPU?.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil Penelitian tesis ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses PKPU masih sangat terbatas. UUK-PKPU tidak menyediakan mekanisme renvoi seperti dalam kepailitan, sehingga kreditor tidak dapat mengajukan gugatan terpisah ke pengadilan niaga. (2) Terdapat beberapa kelemahan dalam UUK-PKPU dan implementasinya terkait dengan perlindungan kreditor yang tagihannya ditolak, Hakim Pengawas hanya menentukan jumlah suara dalam voting ; Kurangnya transpaansi dan akses informasi bagi kreditor ; Keterbatasan waktu verifikasi tagihan ; Keterbatasan forum upaya hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak;

Kata Kunci: PKPU, kreditor, perlindungan hukum, verifikasi tagihan, renvoi.