Perwalian merupakan hal penting dalam memastikan perlindungan dan pengelolaan yang tepat atas hak-hak anak. Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg menetapkan seorang ibu kandung menjadi wali terhadap kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta waris berupan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg tentang penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak dibawah umur, 2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif maqashid syariah mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg tentang penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak dibawah umur.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diambil dari putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg, serta data sekunder dari literatur dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan wali didasarkan ketentuan pada pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, 2. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah dengan diterapkannya dalil pendukung atas ketentuan yang telah ada dengan menggali nilai-nilai maqashid syariah yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata Kunci: Penetapan, Wali, Maqashid Syariah.