Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak serius baik di sektor publik maupun pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fokus utama dari penelitian ini adalah membandingkan ketentuan hukum dalam KUHP yang mengatur pemalsuan surat dalam bentuk fisik dan ketentuan dalam UU ITE yang mengatur pemalsuan dokumen elektronik.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP mengatur pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan berfokus pada surat dalam bentuk fisik. Sebaliknya, UU ITE mengatur pemalsuan dokumen elektronik dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara dua belas tahun dan denda 12 milyar rupiah, serta mencakup sanksi administratif dan perintah penghapusan konten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terkait pemalsuan surat dalam KUHP dan UU ITE menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas untuk menanggulangi tindak pidana ini. Namun, tantangan dalam penerapan hukum tetap ada, terutama dalam hal pembuktian niat dan pengetahuan pelaku serta dampak dari tindakan pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam menegakkan hukum agar dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pemalsuan surat, KUHP, UU ITE, dokumen elektronik, pemalsuan surat.