Penggelapan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, baik terhadap stabilitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berperan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia saat ini, dan (2) apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan uang. Berdasarkan analisis yuridis normatif
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder secara berkala. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptuf. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kasus kemudian dianalisis secara kualitatif.
Simpulan dalam penelitian ini bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggelapan uang di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelemahan dalam pengawasan internal.
Saran dalam penelitian ini yaitu Memperkuat Pengawasan Internal melalui Teknologi dan Audit Berkala: Penggunaan teknologi seperti sistem audit berbasis digital dan pelaporan otomatis perlu diperluas di semua institusi, terutama lembaga pemerintah dan perusahaan yang mengelola dana besar. Meningkatkan Pendidikan Antikorupsi dan Transparansi di Tempat Kerja: Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari pelatihan rutin di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelaku, Penggelapan Uang