Pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dala Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi kondisi politik dan adanya perkembangan kebutuhan dalam system ketatanegaraan munculah program Omnibus Law dengan melebur beberapa paraturan perundang-undangan menjadi satu yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, perlunya perlindungan hukum terhadap pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 . Metode penulisan dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan merupakan isu yang sering menimbulkan dampak negatif bagi pekerja, baik secara ekonomi maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam menghadapi situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum bagi pekerja terhadap PHK sepihak berdasarkan regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memperkenalkan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, pemberian kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK sepihak, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, menjadi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, penerapan undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum, baik bagi pekerja maupun perusahaan, untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Kata Kunci: pemutusan hubungan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum