Dalam Undang-Undang Perkawinan poligami disebut sebagai beristri lebih dari seorang. Namun, sebagian besar perkawinan poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, sehingga menimbulkan masalah hukum baru terkait kedudukan, hak, kewajiban, anak, harta, dan pembagian warisan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan. Serta analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan adalah dianggap sah menurut agama atau syarat materil perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena syarat formil untuk mencatatkan perkawinan di KUA tidak dilakukan. Kedua, ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, yaitu istri kedua dapat mendapatkan bagian warisan, namun apabila terjadi sengketa dalam pewarisan harus diajukan ke Pengadilan dengan melakukan isbat nikah terlebih dahulu supaya istri kedua memiliki kedudukan dan kepastian hukum. Sehingga istri kedua dapat mendapatkan 1/8 bagian warisan apabila tidak terdapat anak atau mendapat 1/4 bagian warisan apabila terdapat anak dalam perkawinan.

KATA KUNCI: Tinjauan Yuridis, Hak Waris Istri Kedua, Poligami, Tanpa Izin Pengadilan.