Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum positif di Indonesia terkait penghinaan terhadap lembaga negara, khususnya Presiden, di media sosial. Penghinaan terhadap presiden melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memfokuskan pada kajian kasus penghinaan Presiden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum positif terhadap kasus penghinaan di media sosial masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk berpendapat. Dalam hal ini, hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam menindak pelanggaran terkait penghinaan. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa penerapan hukum ini harus lebih selektif dan transparan agar tidak mengekang kebebasan berpendapat yang sah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Hukum Positif di Indonesia dalam kasus penghinaan Presiden di media sosial sering memicu perdebatan terkait kebebasan berekspresi. (2) Mekanisme pertanggungjawaban idana dalam penegakan hukum kasus penghinaan Presiden di media sosial dilakukan secara transparan dan proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat negara dan kebebasan berpendapat. (3) Faktor yang mempengaruhi timbulnya penghinaan Presiden di mdedia sosial kurangnya kesadaran hukum untuk bijak dalam penggunaannya.
Kata Kunci : Penghinaan Presiden, hukum positif, media sosial, kebebasan berekspresi, UU ITE.