Proses balik nama sertifikat tanah merupakan langkah penting dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia, yang memerlukan kejelasan hukum guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tentang proses pelaksanaan Peralihan hak atas tanah/balik nama sertifikat tanah di Kantor PPAT Bambang Purnomo Widodo, SH., Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan data primer dan sekunder melalui wawancara, studi dokumen, dan tinjauan pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses balik nama sertifikat tanah di kantor tersebut melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen, pembuatan Akta Jual Beli (AJB), pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pendaftaran di Kantor Pertanahan. Meskipun secara prosedural sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kendala seperti waktu validasi pajak yang lama dan kesalahan dalam penyediaan berkas masih sering terjadi. Upaya penyelesaian terhadap kendala tersebut antara lain adalah peningkatan efisiensi proses administrasi di Kantor Pertanahan, perbaikan koordinasi antara PPAT dengan pihak terkait, serta pelatihan berkala bagi staf . agar kesalahan dalam penyusunan dokumen dapat diminimalkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria, khususnya terkait proses balik nama tanah, serta menjadi pedoman bagi praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas pelayanan balik nama tanah di kantor . dan PPAT.
Kata kunci: Balik Nama, Sertifikat Tanah