Penyelenggara Negara atau Politically Exposed Persons (PEPs) merupakan salah satu pengguna jasa bank yang memiliki kategori risiko tinggi. Segala aktivitas dan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara menjadi tanggung jawab bank untuk dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bank tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan bank terhadap transaksi penyelenggara negara serta tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa bank memperlakukan uji tuntas lanjut nasabah atau Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap transaksi penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tanggung jawab bank terhadap transaksi penyelenggara negara memiliki akibat hukum berupa pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Penyelenggara Negara, Pencucian Uang