Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan tidak sedikit telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. Serta untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp anak pelaku yang berusia lebih dari 14 tahun telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan UU SPPA. Karena tindak pidana yang dilakukannya memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun, diversi tidak dapat diterapkan. Sedangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif oleh majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta fakta dan bukti yang ada, sehingga dinilai telah memenuhi aspek keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan.