Masalah terkait perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, sebab kedudukan konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha mengakibatkan konsumen seringkali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Beredarnya makanan kadaluwarsa menjadi salah satu contoh hal yang merugikan konsumen dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dari hasil wawancara dengan BPOM Semarang dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan jika perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. BPOM Semarang telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, dapat dilihat dari fungsi pengawasan, penyuluhan, dan evaluasi produk. Bentuk perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum preventif dan represif, dengan upaya penyelesaian sengeketa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluwarsa, Fungsi dan Peran BPOM