Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik money politic dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara yang sering mencederai proses demokrasi. Praktik tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga merugikan integritas pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik money politic, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilanjutkan dengan data primer dari lapangan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, tantangan, dan hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic di Jepara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik money politic di Kabupaten Jepara belum efektif. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang tidak tuntas karena kekurangan bukti material, celah dalam regulasi, serta keterbatasan kemampuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengumpulan bukti. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politic menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil oleh lembaga pemerintahan meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kerja sama antarlembaga terkait, serta pembentukan desa anti-politik uang sebagai upaya pencegahan.
Kata kunci: Efektivitas, Penegakan hukum, Money politic, Pemilihan kepala daerah, Kabupaten Jepara