Sengketa tanah telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks yang memerlukan penyelesaian yang menyeluruh. Karena sifat dan arti kasus sengketa pertanahan telah berubah, hukum administrasi tidak dapat menyelesaikan hanya masalah administrasi pertanahan. Permasalahan pertanahan di Indonesia terus meningkat, salah satunya yaitu permasalahan tanah bersertifikat ganda. Sertifikat ganda merupakan keadaan dimana sebidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat yang menyebabkan adanya keadaan tumpang tindih kepemilikan dari tanah tersebut. Apabila terjadi sertifikat ganda atas satu bidang tanah, maka salah satunya harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang dalam mengatasi sengketa pada tanah bersertifikat ganda.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pada Penguasaan Tanah Bersertifikat Ganda, bahwa terjadinya sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan dan memahami cara pendaftaran tanah sehingga tidak dapat melindungi tanah miliknya sendiri, adanya kesalahan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang yaitu dalam hal pengumpulan serta pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, kurangnya pemetaan secara berkala yang seharusnya rutin dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang agar menghindari terjadinya sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non-litigasi oleh para pihak terkait. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang adalah lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat, juga melakukan pemetaan rutin terhadap tanah yang sudah maupun yang belum didaftarkan.

Kata Kunci : Sengketa, Sertifikat Ganda, Penyelesaian