Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena kerusakan yang disebabkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Pemalang; dan Untuk mengetahui dan mengalisis hambatan – hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Pemalang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.
Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Seksual; dan Beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala yaitu dalam hal pendanaan; minimnya sarana dan prasarana; dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor eksternal yaitu : kurangnya alat bukti; stigma dan diskriminasi dari masyarakat; korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan; dan saksi yang sulit dimintai keterangan.

Kata Kunci : Anak Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum