Pelaku Tindak Pidana Pornografi” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta hambatan dan upaya dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman.
Hasil Penelitan menunjukan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Perfilman, PP Lembaga Sensor Film. Dan hambatan dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas, Sarana dan Prasarana yang tidak meemadai. Oleh karena itu diambilnya upaya penegak hukum melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penyebaran konten pornografi.
Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Pornografi