Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya. Dalam praktek, ada salah satu kasus di mana satu bidang tanah terdapat dua sertipikat atau lebih yang berlainan datanya (sertipikat ganda). Sertipikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa di antara para pihak bahkan sampai ke pengadilan. Salah satu contohnya adalah munculnya sertipikat ganda di daerah BN Semarang yang diselesaikan melalui putusan No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo Putusan No. 225/K/TUN/2002.
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah; Apakah terbitnya sertipikat ganda yang terjadi di daerah BN sudah memenuhi asas publisitas yang baik dan benar? Bagaimana tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap terbitnya sertipikat ganda? Apakah pertimbangan hakim tentang penerbitan tiga buah sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama LAK yang bertentangan dengan hukum sudah sesuai dengan asas keadilan?
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah terbitnya sertipikat ganda di daerah BN sudah memenuhi asas publisitas yang baik dan benar, untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap terbitnya sertipikat ganda, untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim tentang penerbitan tiga buah sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama LAK yang bertentangan dengan hukum sudah sesuai dengan asas keadilan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Agraria.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan sertipikat ganda belum memenuhi asas publisitas yang baik dan benar karena Kantor Pertanahan tidak melakukan pencatatan pada peta-peta bidang terhadap tanah yang telah didaftarkan. Tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap terbitnya sertipikat ganda adalah dengan melaksanakan putusan pengadilan,yaitu mencabut tiga buah sertipikat HGB atas nama LAK dan melanjutkan proses perpanjangan tiga buah sertipikat yang dimohonkan oleh Penggugat. Pertimbangan hakim atas penerbitan sertipikat atas nama LAK yang bertentangan dengan hukum sudah sesuai dengan asas keadilan karena sertipikat yang dipegang oleh Penggugat diterbitkan lebih dulu daripada sertipikat atas nama LAK.
Kata kunci : Pertanggungjawaban, Sertipikat ganda, Kantor pertanahan.