HADIE, AGUS NUR (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300383_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300383_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem
transportasi perkotaan, baik di kota-kota besar maupun kota yang sedang
berkembang. Masalah perparkiran tersebut terasa sangat mempengaruhi pergerakan
kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai
aktivitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di
badan jalan. Jalan terdiri dari jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten
yang regulasi tentang parkir diatur oleh masing-masing pemerintahan sendiri.
Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah 1). Untuk menganalisis dan
mengetahui regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Jalan Nasional dan Jalan
Provinsi Belum Berbasis Nilai Keadilan. 2). Untuk menganalisis kelemahankelemahan

regulasi penyelenggaraan fasilitas parkir di Jalan Nasional dan Jalan
Provinsi. 3). Untuk menganalisis rekontruksi regulasi penyelenggaraan parkir di
jalan nasional dan jalan provinsi yang berbasis keadilan. Penelitian disertasi ini
paradigma kontruktivisme dengan metode pendekatan socio legal research, teori
yang digunakan grand theory teori keadilan, middle theory teori sistem hukum dan
applied theory menggunakan teori pengawasan dan teori hukum progresif.
Hasil dari penelitian disertasi ini adalah 1). menganalisis regulasi fasilitas
parkir di jalan nasional dan jalan provinsi belum berbasis nilai keadilan hal ini dapat
dilihat belum adanya regulasi tentang pengaturan parkir pada Jalan Nasional dan
Jalan Provinsi, apabila terdapat regulasi maka terdapat potensi besar akan
mendongkrak PAD pada sektor retribusi parkir, dan dalam realitanya telah terdapat
pungutan liar retribusi parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi serta jika terdapat
permasalahan tentang pungutan liar parkir tersebut penyelesaiannya diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. 2). Kelemahan-kelemahan pengelolaan lahan
parkir pada Jalan Nasional dan Provinsi Belum Berbasis Nilai Keadilan yaitu
pertama, Subtansi hukum : Perundang-Undangan terkait tentang penyelenggaraan
parkir, Struktur Hukum : Penentuan target retribusi berdasarkan kesepakatan antara
petugas parkir dan Dinas Perhubungan. Budaya Hukum belum terdapat kesadaran
hukum bagi pengelolaan lahan parkir sehingga sering terjadi permasalahan. 3).
Rekonstruksi regulasi penyelenggaraan parkir Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
yang berbasis nilai keadilan adalah dengan melakukan rekonstruksi pada ketentuan
Pasal 43 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ “Fasilitas Parkir di dalam
Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan
kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu
Lintas, dan/atau Marka Jalan”. Setelah di rekonstruksi Pasal 43 ayat (3) UU No. 22
Tahun 2009 tentang LLAJ berbunyi menjadi “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik
Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan nasional, jalan
provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan
Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”.

Kata Kunci: Fasilitas Parkir, Retribusi Parkir, Jalan Nasional dan Provinsi.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	07 Feb 2025 03:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37483

Actions (login required)

View Item