SYUKRI, WILDAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERHENTIAN NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100183_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100183_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan
Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis Nilai Keadilan, untuk menganalisis
dan menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, dan menemukan
rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan. Pendekatan
dalam penelitian sosial legal reseach, data yang digunakan data primer dan sekunder.
Teori yang di gunakan teori keadilan, sistem hukum dan hukum progresif. Hasil
penelitian menemukan bahwa, Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis
Nilai Keadilan, yang disebabkan karena penormaan pada peraturan perundang-
undangan jabatan Notaris khusunya dalam ketentuan di Pasal 13 UU No. 2 Tahun
2014 tentang jabatan Notaris yang mencantumkan klausula ancaman hukuman
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 1
(satu) pasal memiliki makna yang bertentangan dan merugikan Notaris dalam
menjalankan jabatan Notaris disebabkan ancaman hukuman belum merupakan suatu
kepastian hukum namun sudah merupakan putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap sehingga tidak memberikan nilai-nilai keadilan bagi Notaris.
Kelemahan-kelemahan regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, ada beberapa
kelemahan baik pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum,
Pertentangan Istilah Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap, Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan
Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman, Putusan Pemberhentian Notaris Dengan
Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris, Berdasar Prinsip-Prinsip
Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu. Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian
Notaris Berbasis Nilai Keadilan, yakni dengan rekonstruksi nilai-nilai keadilan dan
rekonstruksi norma hukum. Adapun nilai-nilai keadilan Pancasila, Nilai keadilan
sosial dalam Pancasila juga menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong
di antara seluruh lapisan masyarakat. Ini menandakan adanya kesadaran bahwa
setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan bekerja sama
demi menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata. Dengan demikian, nilai-nilai
keadilan sosial dalam Pancasila memberikan makna yang sangat penting bagi
pembangunan masyarakat Indonesia menuju arah yang lebih adil, merata, dan
berkeadilan bagi semua warganya. Ini juga memberikan dasar etis bagi negara
Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi, politik, serta sosial secara
berkelanjutan demi kepentingan bersama. Sehingga nilai-nilai keadilan adalah
kesimbangan antara hak dan kewajiban serta seimbang dengan perbuatan Notaris.
Rekonstruksi norma Pasal 13 UUJN yang sebelumnya berbunyi, Notaris
diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 13 UUJN menjadi berbunyi: Notaris
diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Regulasi:Pemberhentian;Notaris;Keadilan:

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	05 Feb 2025 02:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37467

Actions (login required)

View Item