SANTOSO, AGUS (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG BERKEADILAN RESTORATIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100143_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100143_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundangundangan
lalu
lintas
ditaati
oleh
setiap
pemakai
jalan.
Undang-Undang
Nomor
22

Tahun 2009
terdapat
pengaturan
dan
penerapan
sanksi
pidana
diatur
lebih
tegas.

Permasalahan
dalam
penelitian
ini
adalah:1)
Mengapa
regulasi
penegakan

hukum

tindak pidana lalu lintas belum berkeadilan restorative, 2) Apa saja
kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana lalu lintas berdasarkan
keadilan saat ini, 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak
pidana lalu lintas yang berkeadilan restorative.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan
metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan
sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi penegakan hukum tindak pidana lalu
lintas belum berkeadilan restoratif adalah Pada Pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 sudah mengatur tentang pelanggarannya namun peningkatan
jumalah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat belum sepadan dengan sarana
dan prasarana jalan yang ada. 2)Kelemahan regulasi penegakan hukum tindak
pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif saat ini terdiri dari kelemahan
aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum.
Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa sejumlah ketentuan yang
menyangkut tindak pidana lalu lintas secara normatif masih ditemui beberapa
kelemahan. Pelanggaran yang terjadi kerap kali terjadi karena sarana dan prasarana
yang disediakan pemerintah masih kurang memadahi Kelemahan dari aspek
struktur hukum penegakan hukum pidana pada tindak pidana lalu lintas adalah
bahwa secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas
(ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran
jumlah penyidik). Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah pengetahuan
masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang
tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak
hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit
untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan
antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya;
3).Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana lalu lintas yang
Berkeadilan restoratif terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.
Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi
penegakan hukum tindak pidana lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini
berkeadilan restoratif. Rekonstruksi norma regulasi penegakan hukum tindak
pidana lalu lintas yang berkeadilan restoratif yaitu : Rekonstruksi Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 huruf j dan
k, Pasal 272 Ayat 1, dan Pasal 310 Ayat 4.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Tindak Pidana, Lalu Lintas.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	03 Feb 2025 06:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37431

Actions (login required)

View Item