Susanto, Budi (2024) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100115_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100115_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia
Guna Transplantasi di Indonesia selama ini belum secara seragam di atur dalam hukum
positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga sanski pidana yang dijatuhkan bagi pelaku
jualbeli organ tubuh manusia sangat beragam variasinya, sehingga kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat sulit untuk didapatkan.
Tujuan penelitian ini Menganalisis dan menemukan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang
Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini
Menganalisis dan menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang
Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Tranplantasi pada saat ini serta
Menganaliss dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang
Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan
Bermartabat.
Penelitian ini, menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis, dengan metode pendekatan sosio legal research, dan dengan desain
penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode
pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi
observasi, dan wawancara. Data dianalisa dengan Analisa kualitatif.
Hasil penelitian: 1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ
Tubuh Manusia Guna Transplantasi dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini
belum sesuai dengan Keadilan keadilan yang berbasis Keadilan Bermartabat. Sedangkan
Implementasi Regulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ
Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia saat ini belum ada keseragaman sehingga
penegakan hukum, keadilan dan kemanfatannya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. 2.
Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh
Manusia Guna Transplantasi pada saat ini dari substansi hukum yaitu belum ada substansi
hukum yang secara seragam mengaturnya. Dari struktur hukum, belum adanya pengetahuan
dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, sehingga cara
penegakan hukumnya tidak ada keseragaman, dan dari kultur hukum masih sangat
terbatasnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum kesehatan bagi masyarakat
Indonesia.3. Rekonstruksi nilai International wisdom seperti di Malaysia, Tiongko dan
Jepang, serta national wisdom, nilai keadilan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang
Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi adalah memberikan sanksi
pidana yang memanusakan manusia (nguwongke uwong) bagi pelaku jualbeli organ tubuh
mansia dan juga memberikan keadilan yang bernartabat bagi korbannya . Rekonstruksi
norma hukum Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
bisa menghasilkan regulasi penegakan hukum yang seimbang dari sisi Kepastian hukum,
kemanfaatan hukum maupun rasa keadilan masyarakat.



Kata kunci: Regulasi, sanksi pidana, jualbeli organ, transplantasi , dan Keadialan
Bermartabat,

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	03 Feb 2025 06:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37430

Actions (login required)

View Item