SINAGA, JHON MULIA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100048_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100048_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat
meliputi segi preventif dan represif. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di
Indonesia dikenal melalui 3 (tiga) aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009, yaitu aspek hukum administrasi; Hukum perdata, dan Hukum
pidana. Dalam Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum
pidana, berlaku asas ultimum remedium. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum
lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum
lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif.
Dalam praktek penegakan hukum kelemuhan regulasi diantaranya : Ketergantungan
penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif; Hukum pidana masih
bersifat ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Rekonstruksi mediasi
penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan nilai keadilan Pancasila, yaitu asas
ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas primum
remedium agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan
fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan,
Dengan adanya lembaga mediasi penal, maka perkara tindak pidana lingkungan hidup
dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan melalui melalui mediasi penal.
Untuk dapat memberi tempat terhadap mediasi penal sebagai lembaga alternatif
penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, diperlukan dasar hukum di dalam
sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam rangka memberi dasar hukum tersebut, maka
diperlukan melakukan rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar
pengadilan pada umumnya, dan perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya.
Mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan
hukum terhadap fungsi lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip pembangunan
berkelanjutan bahwa pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi
juga pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Hasil pembahasan memperlihatkan meskipun perubahan dari asas ultimum remedium
ke asas primum remedium mengakibatkan kemungkinan semakin banyak perkara tindak
pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun
dengan adanya lembaga mediasi penal beban Pengadilan dalam penyelesaian perkara
menjadi terbagi. Karena dengan tersedianya lembaga mediasi penal, maka pencari keadilan
dapat memilih untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan atau melalui mediasi penal.
Melalui Teori Mediasi Ekologis, yang mengedepankan mediasi dalam penyelesaian
sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan hukum terhadap fungsi
lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa
**)


)
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

**)
Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan
Agung
pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan.
Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal yang
bertujuan untuk penyembuhan dan pemulihan tersebut sangat relevan. Karena bagi
lingkungan hidup yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang
terpenting bukanlah seberapa besar denda yang harus dibayar pelaku atau seberapa lama
pelaku harus menjalani pidana penjara, tetapi yang terpenting dan bermanfaat adalah
bagaimana luka-luka lingkungan hidup dapat disembuhkan dan dipulihkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lingkungan dan keadilan ekologis

Dosen Pembimbing:	Mahmutarom, Mahmutarom | nidn0618035901
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	04 Feb 2025 02:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37368

Actions (login required)

View Item