LUBIS, IRPAN HUSEIN (2024) REKONSTRUKSI HAK JAWAB, HAK TOLAK DAN HAK KOREKSI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMERDEKAAN PERS. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100029_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100029_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Untuk menganalisis dan
menemukan regulasi perlindungan pers belum berbasis nilai KEADILAN
HUKUM; (2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi
perlindungan pers pada saat ini; (3) Untuk menganalisis dan menemukan
rekonstruksi regulasi perlindungan pers berbasis nilai keadilan hukum. Penelitian
ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat
deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan
menggunakan Grand Theory (Teori Utama): Teori Keadilan Pancasila; Middle
Theory (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum; Applied Theory (Teori Terapan):
Teori keadilan hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Temuan penelitian: (1)
regulasi perlindungan pers belum berbasis nilai keadilan hukum Saat Ini Belum
Berbasis Nilai Keadilan, sehubungan bunyi asas keseimbangan dari Pasal 3
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum belum memberikan keseimbangan antara yang
menyampaikan pendapat dan yang menerima penyampaian pendapat. (2)
kelemahan regulasi perlindungan pers pada saat ini, adalah memberikan kebebasan
kepada pihak yang menerima penyampaian pendapat untuk menemui, membiarkan
dan menolak melakukan musyawarah dengan pihak yang menyampaikan pendapat,
sehingga kelima asas yang diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tidak
terpenuhi bahkan diabaikan. (3) rekonstruksi regulasi perlindungan pers berbasis
nilai keadilan hukum, adalah dengan merekonstruksi nilai dan norma dari Pasal 3
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum, yaitu merekonstruksi nilai-nilai kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum dengan nilai-nilai yang sesuai dengan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila, sehingga asas keseimbangan yang
diatur pada Pasal 3 mencerminkan asas keseimbangan yang bersumber dari nilai-
nilai Pancasila. Implikasi teoritis: Asas keseimbangan dalam kemerdekaan
menyampaikan pendapat dimuka umum tidak diartikan bahwa pihak yang
menyampaikan pendapat merdeka untuk melakukan perbuatan apapun dan pihak
yang dituju oleh pihak yang menyampaikan pendapat merdeka untuk menerima,
menghindar bahkan meninggal pihak yang menyampaikan pendapat. Implikasi
Praktis: a. Peserta penyampaian pendapat di muka umum merdeka untuk
menyampaikan pendapatnya kepada yang dituju, dan berkewajiban untuk
memelihara dan mengjormati hak asasi manusia. b. Penerima peserta penyampaian
pendapat, berkewajiban untuk menerima peserta penyampaian pendapat di muka
umum, dan berhak untuk mendapat pengamanan secara proposional dan
professional dari Negara. c. Negara berhak melakukan tindakan hukum jika
kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum melanggar hak asasi manusia,
dan berkewajiban untuk melakukan pengamanan secara proposional dan
professional. Penelitian ini menekankan perlunya kerangka hukum yang
menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan nilai-nilai Pancasila, guna
memastikan keadilan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Kemerdekaan, Pers

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	30 Jan 2025 07:22
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37347

Actions (login required)

View Item