QOMARUDIN, AZIS MIFTACH (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200222_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200222_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (85kB) | Download (85kB)

Abstract

Negara memberikan perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat
melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam kehidupan
bermasyarakat pasti diliputi perselisihan dan sengketa, termasuk di dalamnya
sengketa pertanahan. Penyelesian sengketa melalui lembaga peradilan identik
dengan memakan prosedur dan waktu yang lama sehingga banyak masyarakat
khususnya di daerah lebih memilih menyelesaikan sengketa masyarakat secara
adat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara adat (non-litigasi)
mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan
budaya dalam kehidupan masyarakat. Aceh juga memiliki keunikan karena
memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat
Aceh dalam penyelesaian sengketa tanah serta untuk mengetahui proses,
hambatan, dan solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh
dan Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dengan
narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer, meliputi: UUD 1945;
UU 11/2006; UU 5/1960; KUHPerdata; dan peraturan perundang-undangan
lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku dan bahan hukum tersier sebagai
pendukung. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi
dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam
menganalisis data adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dinas Pertanahan Aceh dan
Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh menggunakan metode mediasi
dengan masing-masing kekhasan karakteristik di dalamnya. Hambatan yang
mengakibatkan tidak populernya penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas
Pertanahan Aceh: rendahnya kehadiran para pihak dan keterbatasan kompetensi
mediator. Solusi atas hambatan tersebut adalah sosialisasi alternatif penyelesaian
sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh secara masif ke perangkat desa di
level kecamatan hingga ke gampong dan meminimalisasi hambatan teknis terkait
administrasi pengundangan para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses
mediasi dengan mengoptimalkan komunikasi elektronik. Hambatan yang muncul
dalam penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Adat: minimnya kehadiran
xiii

para pihak dalam proses sidang adat dan kompetensi serta skill anggota dalam
lembaga adat dalam pengelolaan emosional. Solusi atas hambatan tersebut adalah
dengan melakukan diskusi penentuan hari dan jam pelaksanaan sidang adat
dengan melibatkan para pihak yang bersengketa serta memberikan pelatihan
komptensi dan skill mediasi juga pengendalian emosional kepada
penyelenggara/perangkat peradilan adat (lembaga adat).

Kata kunci: Sengketa pertanahan; Dinas Pertanahan Aceh, Lembaga Adat Aceh

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	30 Jan 2025 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37314

Actions (login required)

View Item