MUSLICHAH, SITI (2024) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PUTUSAN NO. 34/Pdt.G/2020/PN Dmk). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302200215_fullpdf.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302200215_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302200215_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302200215_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (152kB)

Abstract

Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih
banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli di bawah tangan
tidak di hadapan pejabat yang berwenang baik kepada Notaris/ PPAT. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jual beli hak atas
tanah di bawah tangan di Kabupaten Demak, untuk mengetahui dan menganalisis
tentang implikasi yuridis terhadap jual beli hak atas tanah di bawah tangan di
Kabupaten Demak (Studi Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Dmk).
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan kasus. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Jenis dan sumber data
yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah
penelitian literature dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan
dalam menganalisis data yaitu analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai tujuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta jual beli di bawah
tangan dalam konsepsi kepastian hukum dapat dilakukannya atau dibuatnya
secara tertulis berbentuk perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang
berwenang dan diakui oleh negara, sehingga dapat berbentuk akta otentik yang
mempunyai kekuatan hukum sempurna dihadapan pengadilan. Implikasi yuridis
terhadap jual beli hak atas tanah di bawah tangan di Kabupaten Demak sesuai
dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Perjanjian jual beli yang dilakukan dibawah tangan sulit akan
pembuktian apabila telah terjadinya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah.
Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum
represif dan perlindungan hukum preventif.

Kata kunci : Jual Beli Tanah, Peralihan Hak atas Tanah, Di Bawah Tangan.

Dosen Pembimbing: Witasari, Aryani | nidn0615106602
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 30 Jan 2025 06:24
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37310

Actions (login required)

View Item View Item