YANTIN, TRI (2024) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETERANGAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200210_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200210_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila
bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat
dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masingmasing

ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli
waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak
warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta
warisan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1)
Implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak
sesuai dengan keterangan ahli waris. 2) Tanggungjawab Notaris pembuatan
Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data menggunakan
data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Implikasi yuridis terhadap pembuatan surat
keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap
tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak
waris seseorang. Namun Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak
dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan. Pembuatan surat
keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris akan
menimbulkan implikasi hukum. Namun tidak menimbulkan akibat hukum
apapun bagi Notaris, karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau
perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. 2) Tanggungjawab notaris
pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris
tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang
bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak benar,
karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris.
Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak
benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notarispun dapat ikut
dipidanakan.. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara
pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannnya, karena dalam
persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum,
sehingga Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum. Prinsip dari
tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), Notaris tersebut tidak dapat
diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah
disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang
disampaikan tersebut kedalam akta.
Kata Kunci: Waris, Pertanggungjawaban, Akta

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad | nidn0121117801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	30 Jan 2025 06:22
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37304

Actions (login required)

View Item