Setiawati, Reni (2024) TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200190_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200190_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana
artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya
harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Covernote yang
diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di
kemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1)
Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit
Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung. 2) Implikasi
yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan
tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan
Bangka Belitung
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan

(statue approach). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian
hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Tanggungjawab Notaris yang turut serta
melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan
Bangka Belitung yaitu Notaris G harus bertanggungjawab secara pidana dalam
Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp
karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan bertentangan dengan
Pasal 16 ayat (1) UUJN serta dianggap terdapat penyalahgunaan kewenangan
sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum
sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 dan covernote tidak
memenuhi syarat-syarat akta autentik sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada
dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau
perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana
Pasal 1237 KUHPerdata karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada
Notaris. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai covernote dan karena
covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris. 2) Implikasi
yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan
tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang yaitu dalam hal
ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit tetap sah dan
tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena
dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Akibat hukum dari
covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut
ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak
mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta
Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi
keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta
Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Akta Notaris, Tindak Pidana

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2025 03:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37263

Actions (login required)

View Item