siswanto, siswanto (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK PEMBAYARAN LUNAS HAK ATAS TANAH TANPA KUASA MENJUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200173_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200173_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (104kB) | Download (104kB)

Abstract

Penelitian dengan membahas permasalahan bagaimana pembeli dengan PPJB
dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta
kuasa menjual mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual
menghadap PPAT dan apa langka hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli
yang beritikad baik PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas
tanpa akta kuasa menjual atas penolakan penjual menghadap PPAT, dengan
metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep,
diperoleh suatu kesimpulan: Pembeli yang beritikad baik dengan PPJB dibuat di
bawah tangan dengan pembayaran lunas tanpa akta kuasa menjual
mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual menghadap PPAT,
namun perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghadap di
hadapan PPAT dibuatkan akta peralihan hak, karena dalam pembuatan akta
peralihan, PPAT wajib untuk meminta kehadiran para pihak dalam Hal ini
penjual dan pembeli atau kuasanya. Perlindungan hukum atas terjadinya
perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1457 KUH Perdata, masingmasing

pihak mempunyai kewajiban secara timbal balik atau prestasi, yakni
penjual berjanji menyerahkan obyek yang diperjanjikan dan pembeli
mempunyai kewajiban membayar harga barang. Upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh pembeli yang beritikad baik PPJB dibuat di bawah tangan
dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual atas penolakan
penjual menghadap PPAT, bahwa pembeli dalam memperjuangkan haknya atas
pemilikan obyek jual beli, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
atas dasar penjual wanprestasi dan memohon agar dengan putusan Pengadilan
Negeri memerintahkan kepada PPAT untuk membuat akta peralihan hak tidak
didasarkan kuasa menjual, melainkan didasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pembeli, Itikad baik, Tanpa Kuasa Menjual

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2025 02:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37237

Actions (login required)

View Item