Azzahra, Kurnia Rizky (2024) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200161_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200161_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (865kB) | Download (865kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan kerah putih yang susah
untuk di identifikasi. Notaris pada awalnya tidak termasuk sebagai pihak pelapor
dalam tindak pidana pencucian uang, namun pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelaporan dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang menyebutkan bahwa Notaris dan PPAT sebagai pihak
pelapor yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan
mencurigakan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) melalui aplikasi GOAML (government anti money laundry). Transaksi
mencurigakan ialah transkasi yang tidak lazim dan keluar dari kebiasaan. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan Tanggung jawab
Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan.
Sebagaimana penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis
yakni melihat hukum dengan artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja
disuatu masyarakat atau kelompok tertentu. Permasalahan tersebut kemudian
dideskripsikan dengan metode pendekatan kualitatif mengungkapkan sikap,
pertentangan, hubungan, serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup
responden, menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau
manipulasi pada variable yang diteliti. Dalam melakukan penelitian, teknik
pengumpulan data merupakan faktor penting didalam keberhasilan penulisan
penelitian. Penulis menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh dengan
teknik wawancara tanya jawab secara langsung dengan narasumber, penulis juga
menggunakan penggumpulan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan
hukum dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris dan PPAT memiliki kewajiban
untuk menerapkan prinisp mengenali pengguna jasa (PMPJ). Notaris dan PPAT wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengindentifiaksi pengguna jasa, verifikasi
pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris dan PPAT sebagai
gate keeper bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur custumer due deligence
dan bertanggung jawab mengenai pencatatan transaksi dan sistem informasi baik
secara electronik maupun non electronik. Laporan transaksi keuangan mencurigakan
(LKTM) wajib di sampaikan kepada PPATK melalui aplikasi GOAML (government
anti money laundry).

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris,PPAT. Pelaporan

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2025 08:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37228

Actions (login required)

View Item