SARI, DHIAN ARTARIKA (2024) TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) DALAM RANGKA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200133_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200133_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (133kB) | Download (133kB)

Abstract

Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan pelaksanaan amanat
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pada
pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa penyelesaian administrasi pertanahan
dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat
menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam
penjelasan pasal 10 ditegaskan bahwa syarat menggunakan dan memanfaatkan
tanah, dalam bentuk pedoman teknis penatagunaan tanah yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari penyelesaian administrasi pertanahan. Selanjutnya pada
Pasal 13 ayat (5), Ketentuan penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan melalui
pedoman teknis penatagunaan tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan
memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1). Petunjuk
teknis penatagunaan tanah ini bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS) di wilayah
perdesaan, serta aman, tertib, lancar, dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan,
yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis
empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat.
Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar cukup banyak. Beberapa kendala yang ada
dapat mempengaruhi waktu penerbitan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar.
Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana baik PKKPR untuk
kegiatan Berusaha maupun PKKPR untuk kegiatan NonBerusaha, sedangkan
PKKPR untuk kegiatan Program Strategis Nasional sampai saat ini belum pernah
ada permohonan sama sekali.
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berharap semoga aplikasi
OSS dengan aplikasi KKP dapat terintegrasi dengan baik, sehingga proses
penerbitan PTP dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Peningkatan pemahaman pelaku usaha, pengawasan ketat, kelengkapan
dokumen, verifikasi kontak, automasi proses validasi, sosialisasi mengenai SPS,
serta peningkatan komunikasi dan infrastruktur IT merupakan langkah-langkah
strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan.
Dengan demikian, layanan perizinan KKPR dapat berjalan lebih lancar,
mendukung pelaku usaha dalam memperoleh izin berusaha dengan lebih cepat
dan akurat. Hal ini akan berdampak positif pada iklim investasi dan pertumbuhan
ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem
perizinan yang transparan dan efisien.
Kata kunci : PTP, PKKPR, OSS

Dosen Pembimbing:	Riyanto, Taufan Fajar | nidk8905100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2025 03:23
Last Modified:	23 Jan 2025 03:23
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37122

Actions (login required)

View Item