ASTUTI, ULFA NURILAH TRI (2024) KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH HASIL PEMECAHAN SERTIPIKAT OLEH DEVELOPER DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200090_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (93kB) | Download (93kB)

Abstract

Developer merupakan pengembang yang dijalankan baik perorangan
maupun badan hukum yang bergerak dalam industri perumahan yang
membangun, memasarkan dan melakukan pengadaan tanah dan/atau tanah dan
bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen. Developer dapat
melakukan pemecahan sertipikat sendiri dengan mendaftarkan proses tersebut
ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk menganalisis : 1) Prosedur pemecahan sertipikat yang dilakukan
oleh developer di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan.
2) Hambatan dan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemecahan sertipikat yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.Metode pendekatan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dalam
penelitian ini adalah data primer dan sekunder sekunder.yang diperoleh melalui
wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Prosedur pemecahan sertipikat yang
dilakukan oleh developer di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
yaitu pertama, developer mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan,
seperti sertifikat induk, peta bidang tanah, dan izin-izin terkait. Setelah itu,
developer mengajukan permohonan pemecahan sertifikat ke BPN, disertai dengan
dokumen yang telah dipersiapkan.BPN kemudian melakukan verifikasi dokumen
untuk memastikan kelengkapan dan validitasnya. Jika diperlukan, BPN akan
melakukan pengukuran ulang tanah untuk memastikan pembagian sesuai dengan
rencana yang diajukan. Setelah pengukuran selesai, BPN membuat peta bidang
tanah baru dan menerbitkan sertifikat baru untuk setiap bidang tanah yang
dipecah.Sertifikat ini kemudian diserahkan kepada developer, yang selanjutnya
dapat mendistribusikannya kepada pihak yang berhak.Terakhir, BPN mencatat
pemecahan sertifikat ini dalam buku tanah dan arsip nasional, untuk menjaga
keabsahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah dipecah.
2) Ketidaksesuaian hasil pemecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai
hambatan, hambatan ini sering kali disebabkan oleh ketidakakuratan data,
kesalahan dalam pengukuran tanah, atau kurangnya koordinasi antara developer
dan BPN. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan.
Pertama, BPN harus meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen
dan pengukuran ulang tanah, serta memastikan bahwa semua data sesuai dengan
kondisi di lapangan. Kedua, pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan
teknologi yang lebih canggih, seperti sistem informasi geografis (GIS), dapat
membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pemecahan sertifikat.
Ketiga, komunikasi yang lebih baik antara developer, BPN, dan pihak-pihak
terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam prosedur
pemecahan sertifikat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan.
Kata Kunci : Pemecahan Sertipikat, Developer, Badan Pertanahan Nasional

Dosen Pembimbing:	Riyanto, Taufan Fajar | nidk890510020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 06:56
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37107

Actions (login required)

View Item