YANTI, FITRA GUSMA (2024) KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI KOTA TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200035_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200035_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (298kB) | Download (298kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan lintas negara
yang mengancam stabilitas sistem keuangan global. Notaris, sebagai Pejabat
Publik yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran strategis dalam
membantu mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan
menganalisis kewajiban kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana
pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan dan proses
pelaporannya.
Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan
Yuridis Sosiologis dan spsesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang
digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder dengan metode pengumpulan
data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer diperoleh dari langsung ke
lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian yang dilaksanakan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku,
jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, majalah, surat kabar,
artikel.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban
kepatuhan notaris terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam
transaksi bisnis di kota Tegal yang pertama bahwa notaris wajib melaporkan
transaksi bisnis mencurikan karena dapat memudahkan PPATK mencegah dan
memberantas pencucian uang dengan memanfaatkan beberapa peran Notaris
sebagai Pejabat Publik dan Profesional yang saling terkait dalam menggali data
Pengguna Jasa. Dan yang kedua proses pelaporan transaksi keuangan
mencurigakan oleh Notaris dengan beberapa langkah. Pertama, Notaris
menetapkan petugas pelaporan yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan
identifikasi transaksi mencurigakan. Kedua, Notaris harus melakukan pendaftaran
melalui aplikasi GoAML. Ketiga, Notaris wajib melaporkan transaksi
mencurigakan tersebut kepada PPATK.
Kata kunci: Kepatuhan Notaris, Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Transaksi Bisnis

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 06:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37104

Actions (login required)

View Item