NUSWANTORO, WAWAN (2024) ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200335_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200335_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (46kB) | Download (46kB)

Abstract

Keberadaan pelaku pelecehan seksual di kalangan militer menjadi titik
fokus yang rumit karena bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya
menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana
pelecehan seksual oleh militer berbasis nilai keadilan dan untuk mengetahui dan
menganalisis hambatan pelaksanaan tindak pidana pelecehan seksual oleh militer
dan solusinya.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum
empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan
asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalahmasalah,
dalam
penelitian,
selain
itu meninjau
pelaksanaan
hukum
dalam
praktik.

Dalam
konteks
Hukum
Acara
Pidana
Militer,
konsep
penyidikan
memiliki

peran

sentral sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuka selubung kejadian pidana serta
mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang
mengaturnya. Penyidikan ini menjadi landasan penting dalam menangani kasuskasus

pelanggaran, termasuk dalam konteks pelecehan seksual di lingkungan
militer. Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer
ditemukan adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya ditemukan, maka Polisi
Militer segera melaporkan pada atasan yang berhak menghukum atau kepada atasan
langsung tersangka. Adapun atasan langsung yang dapat memerintahkan penahanan
terhadap seorang tersangka pada peradilan militer berdasarkan Surat Keputusan
Atasan Yang Berhak Menghukum. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak
pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh militer seperti Banyak kasus di mana
pihak berwenang justru menggunakan asumsi dan pandangan yang menyalahkan
korban atas kejadian tersebut. Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung hanya fokus
pada tindak pidana sebagai bentuk keterbukaan seksual yang diakui secara hukum.
Hal ini menimbulkan keterbatasan pemahaman terhadap pemahaman seksual.
Pelabelan negatif yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu tantangan
terbesar dalam proses penegakan hukum terkait pelecehan seksual. Solusinya perlu
adanya perubahan signifikan dalam cara pandang dan pendekatan aparat penegak
hukum terhadap korban pelecehan seksual dan sosialisasi edukasi yang bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Militer; Penyidikan.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:56
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37023

Actions (login required)

View Item