Munim, Abdul (2024) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200317_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200317_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (48kB) | Download (48kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum
terhadap anak korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dan untuk
menganalisis formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam
tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian
yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode
deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Mengumpulkan
bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi,
Kemudian disajikan secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari teori
perlindungan hukum, Perlindungan hukum meliputi hak-hak individu yang dijamin
oleh negara, mencakup hak anak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi serta
mendapatkan pemulihan fisik dan psikis saat seorang anak menjadi korban melalui
berbagai bentuk perlindungan seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum,
pengawasan, dan pencegahan, negara diwajibkan untuk menciptakan lingkungan
hukum yang melindungi anak dari eksploitasi serta memberikan perlindungan yang
berkelanjutan setelah kasus prostitusi terungkap. Dalam kerangka teori
perlindungan hukum, upaya rehabilitasi melalui konseling dan pelayanan medis
menjadi bagian penting dari hak korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun
mental. (2) Formulasi Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dalam
tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan dimasa yang akan datang dalam
kerangka hukum suatu negara idealnya dapat mengintegrasikan kepentingan terbaik
anak sebagai prinsip lintas sektoral, dan dalam undang-undang yang terkait dengan
masalah perdagangan orang, prinsip tersebut harus ditegaskan kembali sebagai
prinsip yang lebih unggul dari semua pertimbangan lainnya. Dimasa yang akan
datang penuntut umum dapat n melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku
perdagangan orang terlebih dahulu, nantinya dapat lebih memudahkan eksekusi
pembayaran restitusi kepada korban.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Perdagangan Orang.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:25
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36987

Actions (login required)

View Item