MUDHAKIROH, SOFIATUL (2024) FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP IMIGRAN GELAP DALAM HUBUNGAN KEDAULATAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200312_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200312_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (43kB) | Download (43kB)

Abstract

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan
penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang
bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat
Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang
mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya
keberadaan imgran illegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan
negara saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan kebijakan
terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan negara saat ini. Untuk
menemukan formulasi kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan
kedaulatan negara.
Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual serta metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui
penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumendokumen

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan analisis yuridis normatif.
Hasil Penelitian ini adalah Kebijakan terhadap imigran gelap dalam
hubungan kedaulatan negara saat ini melalui peraturan perundangan yang ada,
yaitu UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mampu memberikan solusi
terhadap beberapa persoalan yang ada, diantaranya: belum ada kejelasan aturan
mengenai imigran ilegal (baik sanksi pidana maupun administratif) karena yang
diatur dalam UU Keimigrasian hanya migran yang diselundupkan saja, masih
memposisikan imigran ilegal sebagai victims yang justru tidak memberikan efek
jera bagi mereka untuk diselundupkan kembali. kelemahan struktur hukum luasnya
wilayah Indonesia dan disertai keterbatasan kekuatan penjagaan, baik di darat,
laut dan udara, kurangnya sinergitas lembaga yang terkait untuk menangani
masalah illegal migrant, seperti: aparat penjagaan perbatasan TNI, Polri,
Imigrasi, Bakorkamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai
lembaga/institusi terkait lainnya serta lemahnya teknologi untuk memantau seluruh
wilayah Nusantara, menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap masuknya
illegal migrant. Kelemahan subtansi hukum, belum ada kejelasan aturan mengenai
imigran ilegal (baik sanksi pidana maupun administratif) dalam UU No.6 tahun
2011 tentang Keimigrasian. Kelemahan kultur hukum yakni masyarakat yang
kurang memiliki kesadaran hukum dalam keterbukaan informasi adanya orang
asing. Formulasi kebijakan terhadap imigran gelap dalam hubungan kedaulatan
negara di masa depan yakni menyusun dan melakukan penguatan legalitas atau
regulasi terkait dengan penanganan imigran ilegal untuk menempatkan secara sah
melalui peraturan yang ada bahwa imigran ilegal juga harus mendapatkan
hukuman sehingga memberikan efek jera.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Imigran Gelap, Kedaulatan Negara

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36985

Actions (login required)

View Item