Alim, Mahesti Cahya (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200237_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200237_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (48kB) | Download (48kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui implementasi perlindungan hukum
korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pengaturan
ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual
berbasis keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian
yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif
analitis. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode
yang dipergunakan ialah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Impementasi perlindungan hukum korban
anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Putusan: Nomor
396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dimana Terdakwa A dipidana dengan pidana penjara
selama 15 (limabelas) tahun, dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair 6
(enam) bulan kurungan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan
hukuman restitusi melainkan hukuman denda, tentu saja hal tersebut tidak
berkeadilan untuk korban. Hal ini membuktikan praktek peradilan di Indonesia
belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak. Pada tahap pemeriksaan
terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak
memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan
hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan hanya
berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Korban
hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman
yang diberikan Hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat
incracht dari pengadilan, korban dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya
tanpa direhabilitasi. (2) Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban
kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang
mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai
hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, korban tidak bisa
menerima ganti rugi yang ditetapkan. Dalam hal tersebut negara perlu hadir untuk
memastikan hak-hak korban terlindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan
membentuk dana khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara
untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual. Dana tersebut
dapat digunakan untuk menutup biaya yang tidak mampu dibayar oleh pelaku,
sehingga korban tetap mendapatkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual.

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2025 03:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36891

Actions (login required)

View Item