Perlindungan hukum bagi korban merupakan kewajiban fundamental yang
harus dipenuhi oleh negara Indonesia. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak
pidana, termasuk anak, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Data menunjukkan rendahnya realisasi restitusi, seperti pada
kasus tahun 2021 di mana hanya sebagian kecil dari total restitusi yang berhasil
dibayarkan. Perlu ada formulasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan
pelaksanaan restitusi, terutama dalam kasus anak yang berhadapan dengan
hukum, agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap eksekusi
putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini; Untuk menjabarkan
kelemahan dari penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak
berhadapan dengan hukum; Untuk menemukan formulasi penegakan hukum
terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis
keadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan
spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya
melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum.
Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap eksekusi putusan
restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini adalah penegakan hukum
restitusi anak korban tindak pidana diatur dalam KUHAP, KUHP, dan undangundang
terkait
lainnya.
Namun,
pelaksanaannya
belum
optimal
karena
kurangnya

daya
paksa
untuk
mengeksekusi
restitusi.
Kasus
Ropi
bin
Daryo,
seorang
anak
17

tahun
terlibat
tindak
pidana
kekerasan,
menunjukkan
tantangan
ini.
Ropi
dijatuhi

hukuman

1 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar restitusi Rp 4.134.000,00
kepada korban. Kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi
anak berhadapan dengan hukum adalah kelemahan hukum dan regulasi,
kelemahan struktural, kelemahan administratif dan birokrasi, kelemahan sosial
dan kultural, harus ada upaya perbaikan Formulasi penegakan hukum terhadap
eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum. Restitusi adalah
kompensasi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan
untuk kerugian yang diderita korban, termasuk anak-anak yang berhadapan
dengan hukum. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan
melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Kasus Ropi bin Daryo
menunjukkan tantangan dalam sistem restitusi di Indonesia, seperti keterlambatan
dan ketidakpastian pelaksanaan. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan
keefektifan sistem restitusi, termasuk pengaturan yang lebih tegas, peran lebih
besar bagi LPSK dan penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih cepat.
Pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi rutin juga penting untuk memastikan restitusi
terlaksana dengan baik.
.
Kata Kunci : Anak, Eksekusi, Formulasi, Restitus.