ALKAUTSAR, BEAMEZAR DAFFA (2024) POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200181_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200181_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (47kB) | Download (47kB)

Abstract

Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun
2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih.
Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran
yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud
paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan
negara. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis politik hukum
penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia,
problematik dan solusi penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem
proporsional di Indonesia.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif lebih menekankan pada aspek
pemahaman suatu norma hukum yang mencakup penelitian terhadap asasasas
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap singkronisasi
hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Pisau
analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem
hukum.
Hasil penelitian menujukkan bahwa politik hukum penyelenggaraan
pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia, Mahkamah Konstitusi
(MK) menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur jenis sistem
pemilu legislatif (pileg). Problematik penyelenggaraan pemilihan umum dengan
sistem proporsional di Indonesia, desain penyelenggaraan sistem pemilihan umum
terbuka ternyata dekat dengan praktik money politic dan identity politics. Solusi
penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal di Indonesia ysitu dengan
menerapkan sistem proporsional campuran yang menekankan gabungan antara
sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Kata Kunci : Pemilu; Politik Hukum; Proporsional Terbuka.

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2025 02:16
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36876

Actions (login required)

View Item