Pelaksaan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan
ketegasan bahwasannya pernan dari bawaslu begitu juga dengan fungsinya akan
menjadi lebih diperkuat demi mencapai tujuan yang lebih besar dan akan ditambah
dari jumlah karyawan bawaslu beserta juga dengan kewenangan kebijakan yang
akan dimeliki oleh badan ini demi meningkatkan iklim pemilu menuju hak yang
lebih baik tanpa adanya kecurangan yang mampu memcah belah dan menimbulkan
yang disebut kecurigaan yang tidak pas. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai
implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan unruk
mengetahui dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di
masa yang akan datang.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum
empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan
asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalahmasalah,
dalam
penelitian,
selain
itu meninjau
pelaksanaan
hukum
dalam
praktik.

Peran
Bawaslu
Dalam
Pelaksanaan
Pemilu
Sebagai
Implementasi
UndangUndang
No
7
Tahun
2017
Tentang
Pemilu.
Bawaslu
mempunyai
peran
yang
penting

dalam
rangka
sebagai
pengawal
Pemilu
sesuai
dengan
yang
diamanatkan
di
dalam

Undang-Undang

tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi
Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban
Pengawas Pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di masa yang
akan datang atau Penyelesaian perkara pemilu yang ideal di masa depan di
Indonesia dapat dirancang dengan memadukan pelajaran dari Rusia dan Afrika
Selatan. Meskipun konteks politik dan sosial di kedua negara berbeda, pendekatan
penyelesaian sengketa pemilu mereka memberikan rekomendasi tentang
bagaimana Indonesia bisa memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu
di masa depan.
Kata Kunci: Pemilu; Bawaslu; Peran.