Purba, Ronaldo (2024) KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100421_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100421_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana
penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai
bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindak pidana
terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan mengetahui kelemahan
proses pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme
Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah
penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum
normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun
doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum
normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi
dalam penyelesaian permasalahan.
Hasil penelitian ini adalah (1) Tindak pidana terorisme di Indonesia
memiliki sejumlah karakteristik khusus dalam perspektif hukum di Indonesia. Salah
satu karakteristik utamanya adalah adanya regulasi khusus yang mengatur tindak
pidana ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme, Undang-undang
terorisme menetapkan sanksi berat bagi pelaku terorisme, termasuk pidana mati,
pidana penjara, dan pidana denda, Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2
(dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal
pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan
hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Sedangkan regulasi
penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan
menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang
termasuk dalam tindak terror prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke
pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. (2) Hambatan proses
penegakan hukum tindak pidana terorisme yaitu sikap over responsive yang
dilakukan oleh penegak hukum, sehingga berpengaruh negatif terhadap
perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena
legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain
mengapresiasi positif tindakan tersebut. Salah satu wujud sikap over responsive
tercermin dari masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh
terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, untuk mengatasi masalah
penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, langkahlangkah

strategis yang perlu diambil harus berfokus pada penguatan hukum,
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan internal dan
eksternal.

Kata Kunci: Karakteristik; Tindak Pidana; Terorisme.

Dosen Pembimbing:	Sri Endah, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Dec 2024 03:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36771

Actions (login required)

View Item