Arif, Mukamad (2024) TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100386_fullpdf.pdf Baca Disini (822kB) | Download (822kB)
	Text Ilmu Hukum_30302100386_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (435kB) | Download (435kB)

Abstract

Dengan adanya transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN maka
dikeluarkanlah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang
sertipikat elektronik. Melalui peraturan tersebut maka pelaksanaan pendaftaran
tanah yang sebelumnya dilakukan secara analog dapat dilakukan secara
elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif
atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu
penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.
Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik dari
segi pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik tidak menjadi masalah karena
Sertipikat tanah elektronik, sebagai bukti kepemilikan elektronik yang diakui oleh
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya yang
diatur dalam Pasal 6. Dari segi validitas tidak ada persoalan apalagi juga sudah
dikuatkan dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021. Konsep
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari
pembahasan asas-asas hukum fundamental, termasuk terciptanya ketertiban,
keteraturan, perdamaian, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kendala-kendala
yang dihadapi dalam menyongsong program sertipikat tanah elektronik adalah
belum adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah di seluruh
Indonesia sehingga akan sulit untuk dapat mewujudkan sertipikat elektronik, data
kependudukan di Indonesia belum tertib dan masih banyak data yang tidak
terupdate sehingga tidak menjamin validitas data pertanahan, belum tercipta
sinkronisasi dan harmonisasi perundangan dan peraturan untuk mendukung
sertipikat tanah elektronik, belum optimalnya upaya sosialisasi sertipikat
elektronik kepada berbagai pihak, dan masih belum merata dan memadainya
sarana dan prasarana digital di seluruh pelosok Indonesia sehingga menjadi sulit
untuk diaplikasikan.
Kata Kunci: Elektronik; Sertipikat; Tanah.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Dec 2024 03:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36737

Actions (login required)

View Item