Adama, Putra Muhammad Dwiki (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302100261_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302100261_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Pada masa sekarang, revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu
teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet.
Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif
tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya sinematografi.
Dampak negatif ini berupa beredarnya film bajakan di Indonesia yang telah
memnyebabkan pelanggaran privacy, unfaircompetition, intellectual property
(khususnya copyright). Yang mana hal ini tentu merampas Hak Ekonomi dan Hak
Moral dari pemilik Hak Cipta film atau kreator. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa dalam tindak
pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi telegram.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan
yang digunakan yuridis-normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis.
Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang
didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang berlaku dan
kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptif-kualitatif.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Pertanggungjawaban Pada
Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram
Sebagai Pelanggaran Hak Cipta adalah memberikan Hak Eksklusif atas suatu
ciptaan nya yaitu berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral, berkaitan dengan kegiatan
pembajakan pada aplikasi Telegram jelas sudah melanggar Hak Eksklusif. Terdapat
bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pembajakan berupa ganti rugi dan
sanksi pidana dengan beberapa dasar hukum yang dapat diterapkan pada hukum
positif di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Undangundang
ITE, dan KUH Perdata. Upaya tersebut melalui pengajuan gugatan pada
Pengadilan Niaga maupun tuntutan pada Pengadilan Negeri atau Umum dengan
menggunakan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya perlindungan Hukum
menggunakan preventif dan represif. Upaya Represif yang pemerintah lakukan agar
suatu karya cipta mendapat perlindungan adalah dengan dilakukannya penyelesaian
sengketa hal ini tertulis dalam UUHC pada BAB XIV Pasal 95 hingga Pasal 99
UUHC, Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pasal 100 hingga 101 UUHC,
Bagian Ketiga Upaya Hukum pada Pasal 102 hingga 105. Upaya preventif yang
dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepeda
Kementrian Hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya yang sudah dihasilkan
mendapatkan perlindungan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Pembajakan,
Sinematografi dan Film, Telegram
Dosen Pembimbing: | Setyawati, Setyawati | nidk88088823420 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 25 Nov 2024 03:52 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36475 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |