Adriyantoro, Marsalfi Reino (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100192_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100192_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (313kB) | Download (313kB)

Abstract

Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban pidana direksi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan tindak
pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. BUMN adalah
perusahaan yang didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk memajukan
kepentingan umum, hal ini membuat BUMN sering kali terlibat dalam berbagai
kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya publik. Oleh karena itu,
tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi BUMN berdampak serius terhadap
perekonomian dan keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana direksi
BUMN dalam kasus korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan
hakim
dalam menjatuhkan
putusan pada perkara Nomor
31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.
Dimana metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif
dengan analisis hukum preskriptif terhadap undang-undang, kasus hukum, dan
dokumen lain yang relevan. Dalam pengumpulan data akan menggunakan metode
studi pustaka, yang penyajiannya akan dilakukan secara deskriptif analitis.
Temuan menunjukkan bahwa direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan
undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait yang mengatur
tanggung jawab direksi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme akuntabilitas ini
mencakup proses investigasi, penuntutan dan peradilan untuk menilai tingkat
keterlibatan dan pelanggaran direktur. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan
pentingnya upaya preventif dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi
risiko korupsi di BUMN.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, direksi BUMN, tindak pidana korupsi,
kerugian keuangan negara, akuntabilitas.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 03:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36467

Actions (login required)

View Item