Amal, Ikhlasul (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100160_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100160_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (234kB) | Download (234kB)

Abstract

Indonesia menempatkan partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar
demokrasi yang dapat melahirkan kader unggul untuk dimasukkan ke dalam
pemerintahan. Partai politik (parpol) sendiri merupakan organisasi yang dapat
digunakan sebagai wadah kolektif dalam menyampaikan pendapat sebagai
pertimbangan untuk para penguasa negara dalam mengambil kebijakan dan
keputusan. Tanggung jawab partai politik (parpol) kepada negara yaitu
menciptakan iklim yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
telah mengesahkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posisi partai politik
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, urgensi pembatasan jabatan ketua
partai politik di Indonesia dan pengaturan ideal masa jabatan ketua partai politik
berdasarkan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Dalam penulisan
skripsi penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptif
dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Alat
pengumpul data yang dipakai yaitu buku, karya tulis ilmiah, beserta alat
elektronik seperti laptop dan handphone untuk mengakses internet dalam mencari
sumber informasi. Analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif.

Pengaruh partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
mencakup berbagai aspek mulai dari pembentukan, struktur organisasi,
pengambilan keputusan, hingga pengawasan dan sanksi. Urgensi pembatasan
masa masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu permasalahan
yang menjadi pokok penting dalam mengaplikasikan prinsip negara hukum
demokratis dan menerapkan sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan serta
mencegah terjadinya personalisasi individu pada partai politik. Penerapan
kebijakan "only one re-election" dalam regenerasi ketua umum partai politik dapat
memberikan dampak signifikan terhadap dinamika internal partai dan strategi
politik mereka.

Kata kunci : Partai politik, pembatasan masa jabatan ketua partai, negara
hukum, demokratis

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 01:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36441

Actions (login required)

View Item