Nugraha, Fahreza Ardhi (2024) PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100133_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100133_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (271kB) | Download (271kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)”
dilatar belakangi dengan tingginya kasus kekerasan seksual, khususnya di
Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui peran Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Demak, hal ini berkaitan
dengan proses penegakan hukum yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak terhadap pelaku tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan juga ingin mengetahui kendala serta
solusi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Sat Reskrim Polres Demak.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai pendekatan yuridis
sosiologis dengan menggunakan data primer tetapi tetap mengacu pada data
sekunder. Sumber data yang penulis dapatkan yaitu melalui studi kepustakaan, studi
lapangan (wawancara) dan studi dokumen. Penelitian ini Analisis datanya
menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang
dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres demak dibedakan dari segi pelakunya,
jika pelakunya dewasa maka akan diproses hukum sebagaimana mestinya,
sedangkan jika pelakunya seorang anak maka diupayakan untuk penyelesaian
secara diversi. Perihal kendala dan solusi yaitu jika pelaku meninggal maka kasus
akan ditutup, jika kasus sudah kadaluwarsa maka akan dilakukan penelitian terlebih
dahulu apakah kasus tersebut bisa dibuka kembali, dan jika pelakunya gangguan
jiwa maka akan timbul alasan pemaaf dan alasan penghapus kesalahan serta
dikeluarkan SP3(Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan). Selain itu juga ada
kendala dalam mendapatkan minimal dua alat bukti, hal seperti ini biasanya diatasi
dengan Upaya paksa.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | nidn0602057803
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	25 Nov 2024 01:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36429

Actions (login required)

View Item