HARYANTO, SOPHIAN (2024) PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU SEBAGAI SARANA MENGURANGI DISPARITAS PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000587_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000587_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (189kB) | Download (189kB)

Abstract

Peraturan pemidanaan dalam KUHP Wetboek van Strafrecht (WvS) yang
dijadikan dasar praktik hukum pidana tidak memuat kepastian hukum secara tegas
sebagai pegangan bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa.
Undang-undang yang ada hanya sebatas pedoman penjatuhan hukuman maksimal
dan minimalnya saja. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya
perbedaan putusan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim atau
dikenal dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana diartikan sebagai
ketidaksamaan takaran sanksi yang diputuskan oleh pengadilan pada perkara yang
mempunyai jenis dan ciri yang serupa. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2023 KUHP
mengalami pembaharuan, dan saat ini telah lahir Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana baru.
Penelitian ini menggunakan deskriptif analistis dengan tujuan untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pengaruh metode pemidanaan
dalam KUHP baru terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut tentang
pertimbangan hakim dan upaya mengurangi disparitas pidana. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang terhubung dengan materi
penelitian.
Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya pedoman
pemidanaan dalam KUHP baru, tidak akan mempengaruhi kebebsan hakim dalam
penegakan hukum karena tidak ada pasal-pasal dalamnya yang pertentangan
ataupun tumpang tindih, justru pedoman pemidanaan dalam KUHP baru berperan
sebagai pelengkap mengenai Kekuasaan Kehakiman. Karena pada dasarnya, tanpa
adanya pedoman pemidanaan yang jelas, maka asas kebebasan hakim rentan
disalahgunakan dan disalahartikan sehingga berdampak pada terjadinya disparitas
pidana. KUHP baru yang memuat pedoman pemidanaan dapat berpengaruh
mengurangi masalah disparitas pidana, bahkan juga berperan penting memberikan
dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif sehingga alasan-alasan
pertimbangan dalam putusan hakim tervalidasi lebih masuk akal dan diterima
masyarakat.

Kata kunci: disparitas, asas kebebasan hakim, pedoman pemidanaan

Dosen Pembimbing:	Pinandito, Rizki Adi | nidn0619109001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Nov 2024 02:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36352

Actions (login required)

View Item