Peningkatan teknologi mendukung e-commerce, namun juga meningkatkan
ancaman kejahatan cyber. Pencurian data pribadi menjadi isu serius dalam hukum
nasional dan Islam. Masyarakat Indonesia sering berbagi data tanpa menyadari
risiko. Tujuan penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana
pencurian data pribadi konsumen e-commerce ditinjau dari sudut pandang hukum
positif di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pencurian
data pribadi konsumen e-commerce ditinjau dari sudut pandang hukum pidana
islam untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum positif terhadap upaya
perlindungandata pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce.
Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian
hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan
melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini Pencurian data pribadi konsumen e-commerce di Indonesia
tidak dapat ditangani dengan Pasal 362 KUHPidana, namun bisa ditindak dengan
Pasal 30 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun
dan/atau denda maksimal Rp700.000.000,00 jika memenuhi unsur-unsur tindak
pidana dan ada dua alat bukti. Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen e-
commerce ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam. Pencurian data pribadi
konsumen e-commerce berdasarkan hukum pidana Islam, termasuk ke dalam
jarimah ta‟zir dikarenakan tidak terpenuhinya pembuktian pelaku pencurian dapat
dihukumi dengan had potong tangan dan tindak pidana ini belum diatur dalam nash.
Hukuman pencurian harus dilaksanakan dengan bukti yang jelas. Apabila bukti
tidak terpenuhi dan terdapat unsur syubhat (kesamaran), maka sanksi hudud berupa
sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan. Adapun bentuk hukumannya
ditentukan oleh majlis hakim. Perspektif hukum positif terhadap upaya
perlindungandata pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Perlindungan data
pribadi konsumen dalam e-commerce diatur oleh hukum positif melalui undang-
undang dan regulasi. Ini termasuk UU Perlindungan Data yang menetapkan
kewajiban bagi perusahaan, persetujuan konsumen sebelum pengumpulan data,
keamanan data, kewajiban pengungkapan, dan sanksi hukum untuk pelanggaran.
Undang-undang seperti GDPR di Uni Eropa atau UU PDP di Indonesia mengatur
hal ini. Perusahaan diharuskan menjaga keamanan data, memberikan informasi jelas
tentang penggunaan data, dan memperoleh izin konsumen. Pelanggaran dapat
berakibat pada sanksi hukum untuk mendorong kepatuhan dan perlindungan data
yang serius.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Data Pribadi, Transaksi E-Commerce