Falah, Rizal Amirul (2024) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000278_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000278_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (182kB) | Download (182kB)

Abstract

Kebijakan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup telah
mendapatkan payung hukum terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Permasalahan terbesar
berasal pada proses perusakan lingkungan yang diperbuat korporasi,
diantaranya perusahaan dengan basic usahanya yang kompleks,
menjadikan bentuk perusakannya seperti terencana dengan baik. Status
korporasi sebagai subyek perbuatan pidana, tetapi penegakan hukum
belum terlaksana dengan maksimal.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative,
untuk menemukan asas-asas, teori, regulasi dan konsep hukum lainnya
tentang ketertarikan terhadap isu polemik yang ditelaah. Kajian
penelitiannya deskriptif – kualitatif. Bentuk pendekatan yang
dipergunakan yaitu pendekatan peraturan (statuteapproach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Library research yang
dipergunakan dalam mengolah kepustakaan, dan menggunakan teknik
preskripsi dalam menganalisis fakta yuridis dan melakukan penyortiran
akan bahan hukum yang tidak berhubungan terkait problematika yang
akan ditelaah, dan hasil akhirnya berupa simpulan atas penyelesaian pokok
permasalahan yang diangkat.
Hasil analisis pokok permasalahan tersebut bahwa landasan yuridis
atas tindak pidana pencemaran lingkungan telah disahkan berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
Sedangkan untuk regulasi secara luas telah termuat pada UU No. 32 Tahun
2009, termasuk dalam lex specialis (aturan khusus) pada bidang
lingkungan hidup. Karakteristik subjek hukum pidana kerusakan
lingkungan yaitu (1) orang / badan hukum (2) melakukan kerusakan
lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka
32, bahwa korporasi merupakan bagian dari subyek hukum sebagai pihak
yang berbuat , mempunyai hak hukum dan memiliki kewajiban dalam
tanggung jawabnya untuk menjalankan korporasi. Bentuk pertanggung
jawaban korporasi sebagai pelaku pidana dapat dibebankan pertanggung
jawaban menurut doktrin atau asas strict liability yang dapat diartikan
sebagai bentuk pertanggung jawaban mutlak.

Kata kunci: korporasi, pidana, pencemaran, lingkungan hidup.

Dosen Pembimbing:	Suharto, Rakhmat Bowo | nidn0627046601
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	18 Nov 2024 06:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36255

Actions (login required)

View Item