Apriwianto, Ryan (2023) PERAN LEGAL RESOURCE CENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASAI MANUSIA (LRC-KJHAM) TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301800341_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30301800341_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (159kB) | Download (159kB)

Abstract

Penelitian ini, berjudul Peran LRC-KJHAM Terhadap Perlindungan
Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang)ini
bertujuan untuk mengetahui Peran LRC-KJHAM terhadap Perlindungan
perempuan dalam Perkawinan serta untuk mengetahui kendala serta
solusi LRC-KJHAM dalam memberikan Perlindungan Hukum
Metode penelitian menggunakan pendekatan
yuridis
sosiologis.Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui
penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka.analisis data
dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian Data serta
penarikan kesimpulan..
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa LRCKJHAM
berperan melakukan pendampingan dalam berbagai aspek hukum,
baik dalam ranah Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. dibidang hukum
perdata pengimplementasiannya yaitu melakukan pendampingan sebagai
Advokat dalam proses persidangan. Dimana pendamapingan yang
dimaksud agar korban KDRT atau istri ketika pasca perceraian
mendapatkan hak-haknya. Sedangkan kendala serta solusi LRC-KJHAM
dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yaitu terdapat
beberapa faktor antara lain, faktor korban dimana korban tidak mau
melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dikarenakan rasa malu, solusi
dari faktor tersebut yaitu melakukan sosialisasi. Faktor selanjutnya adalah
persepsi penegak hukum yang menganggap bahwa kasus KDRT dapat
diselesaikan dengan cara kekeluargaan, untuk solusi permasalahan
tersebut LRC-KJHAM melakukan pendampingan ulang sampai kasus
tersebut benar benar diproses. Faktor sararana dan prasarana pun
menjadi kendala dalam pengimplementasian dikarenakan dalam
melakukan visum korban akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
solusinya adalah pengajuan sarana kepada pemerintah pusat. Sedangkan
faktor penghambat yang terakhir adalah minimnya partisipasi masyarakat
dikarenakan masyarakat menilai bahwa KDRT adalah urusan rumah
tangga masing-masing, solusinya tidak berbeda
jauh dengan
permasalahan korban yang tidak mau melapor, yaitu dengan cara
sosialisasi.
Kata Kunci : LRC-KJHAM Perlindungan, Perkawinan, Perempuan

Dosen Pembimbing:	kursiyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Nov 2024 01:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36100

Actions (login required)

View Item