Putra, Muhammad Aqshal Alfi Alfa’ida (2024) PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301800220_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301800220_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (160kB) | Download (160kB)

Abstract

Problema Hukum Wewenang Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan
Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari UU RI Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus
Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/PDT.P/2019/PA.BLA). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan permohonan
perkawinan pada usia dini, serta mengetahui dalam memahami kendala dan solusi
hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini (Studi Kasus
Penetapan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019.Bla). Populasi penelitian adalah
calon pengantin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blora di tahun 2020-2023.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis
yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum
secara empiris untuk terjun langsung ke objeknya sehingga dapat mengkaji tentang
apa yang ada dibalik yang dari penerapan dari peraturan perundang-undangan.
Proses pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
lapangan dan studi kepustakaan, sehingga analisa data menggunakan analisis
deskriptif kualitatif yaitu perolehan data memanfaatkan data kualitatif dan
dijabarkan secara deskriptif, analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan
untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa pelakasanaan permohonan
perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan
Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla) harus melalui beberapa
proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu
pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir
penetapan hari sidang beberapa tahapan jika salah satu pihak belum memiliki cukup
umur sehingga orang tua harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
setempat dengan melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan
pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian
penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang. Dalam
persidangan, hakim memberikan nasihat, memeriksa bukti, dan memutuskan
permohonan. Jika syarat sudah terpenuhi dan kedua belah pihak siap untuk
bertanggung jawab hakim akan mengabulkan permohonan tersebut tetapi dalam
permohonan tersebut adapun kendala bagi hakim dalam mengabulkan permohonan
perkawinan seperti kurangnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan dan
ketiadaan tes psikolog yang berguna untuk memastikan kesiapan fisik dan mental
calon pengantin serta untuk menilai kematangan emosional dan kesiapan psikolgis
internal calon pengantin. Harus ada solusi yang dilakukan dengan penguatan peran
dinas kesehatan untuk meningkatkan proses pemberian surat rekomendasi dan
harusnya pemerintah menyediakan tes psikolog agar membantu dalam menilai
kesiapan internal mental pengantin.

Kata kunci: Permohonan Perkawinan, Kendala, Solusi

Dosen Pembimbing:	Ilmih, Andi Aina | nidn0906068001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Nov 2024 07:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36098

Actions (login required)

View Item